JAKARTA - Dalam diskusi "Crisis or Opportunity? Skills for a 2030 Workforce" di WEF 2026, Menkomdigi Meutya Hafid menekankan pentingnya kebijakan inklusif dalam transformasi digital.
Tanpa kebijakan yang merata, teknologi berisiko memperburuk kesenjangan sosial. Menurut Meutya, meskipun perkembangan teknologi global semakin pesat, tanpa adanya kebijakan yang mengarah pada pengembangan keterampilan yang merata, transformasi digital justru berisiko memperburuk kesenjangan sosial yang ada.
Pernyataan tersebut ditekankan oleh Meutya sebagai bagian dari tantangan besar yang harus dihadapi dunia kerja saat ini.
"Transformasi digital yang cepat tidak serta-merta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Tanpa kebijakan pengembangan keterampilan yang inklusif, perubahan dunia kerja justru akan memperlebar ketimpangan sosial," ujarnya dengan tegas.
Teknologi Harus Menjadi Peluang Bagi Semua Pihak
Meutya menjelaskan bahwa masalah utama yang dihadapi saat ini bukan hanya hilangnya lapangan pekerjaan, melainkan kesenjangan keterampilan yang tersedia dalam dunia kerja dengan kebutuhan ekonomi masa depan.
Dalam konteks ini, transformasi digital berpotensi menciptakan peluang besar, tetapi juga bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan yang lebih dalam jika kebijakan dan persiapan yang tepat tidak segera dilakukan.
Pekerjaan di masa depan memang diperkirakan akan berubah, tetapi bukan berarti pekerjaan tersebut hilang begitu saja. "Yang berubah adalah keterampilan yang dibutuhkan.
Jika negara gagal menyiapkan warganya dengan keterampilan yang relevan dan merata, maka banyak orang akan tertinggal," tambah Meutya.
Kesenjangan Keterampilan yang Perlu Diatasi
Meutya mengutip laporan Future of Jobs dari WEF yang memprediksi bahwa hingga 2030, akan tercipta sekitar 170 juta pekerjaan baru secara global.
Namun, laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa sekitar 92 juta peran pekerjaan lama akan tergeser oleh perubahan teknologi. Kondisi ini menuntut adanya proses reskilling (peningkatan keterampilan) dan upskilling (penambahan keterampilan) yang sangat besar.
Pemerintah Indonesia, menurut Meutya, harus memastikan bahwa proses reskilling dan upskilling ini tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja, tetapi harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Tanpa kebijakan yang inklusif, kita bisa kehilangan momentum untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara merata. Transformasi digital harus memberikan kesempatan kepada semua orang, bukan hanya kelompok tertentu," ujar Meutya, menegaskan pentingnya pemerataan kesempatan di tengah perubahan teknologi yang semakin cepat.
Potensi Indonesia Dalam Transformasi Digital
Sebagai negara dengan lebih dari 230 juta pengguna internet dan dominasi populasi usia muda, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan transformasi digital dalam meningkatkan daya saing nasional.
Namun, Meutya menekankan bahwa potensi besar ini hanya bisa terwujud jika pengembangan keterampilan digital dilakukan secara menyeluruh. Hal ini melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk generasi muda, perempuan, pekerja sektor informal, serta kelompok dengan akses terbatas terhadap teknologi.
"Generasi muda, perempuan, pekerja sektor informal, dan kelompok dengan akses terbatas harus menjadi bagian dari agenda keterampilan nasional. Inklusi bukanlah tambahan, tetapi sebuah syarat utama agar transformasi digital dapat menghasilkan keadilan sosial," tambah Meutya.
Fokus Pada Keterampilan Digital dan Kolaborasi
Dalam menghadapi tantangan ini, Meutya menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pengembangan keterampilan digital, pembelajaran sepanjang hayat, serta kebijakan yang adaptif terhadap perubahan teknologi.
Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya meningkatkan mobilitas sosial, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.
Menurut Meutya, keterampilan digital yang berkembang harus sejalan dengan kemampuan manusia dalam berpikir kritis, beradaptasi, dan berkolaborasi.
"Masa depan dunia kerja akan sangat bergantung pada bagaimana kemampuan manusia untuk berpikir kritis dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi," ujarnya.
Oleh karena itu, keterampilan digital bukan hanya soal penguasaan teknologi, tetapi juga soal kemampuan untuk berkolaborasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan yang ada.
Mengantisipasi Masa Depan dengan Kebijakan yang Tepat
Meutya mengingatkan bahwa dekade ini akan menjadi periode krusial bagi Indonesia dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan.
Oleh karena itu, kebijakan yang diambil hari ini akan menentukan apakah transformasi digital bisa menjadi peluang bersama untuk naik kelas, atau justru akan memperburuk ketimpangan yang ada.
"Pilihan kebijakan hari ini akan menentukan arah pembangunan Indonesia. Apakah transformasi digital akan membawa kita semua naik kelas bersama, atau justru memperlebar jurang ketimpangan sosial," kata Meutya, menutup pernyataannya dengan optimisme.
Pemerintah Indonesia, tambahnya, berkomitmen untuk menyiapkan seluruh warganya agar siap menghadapi perubahan teknologi yang semakin cepat.
Kolaborasi Untuk Membangun Ekosistem Keterampilan
Sesi diskusi yang dihadiri oleh Meutya juga mengundang pembicara lainnya, seperti Founder dan CEO AI Academy Asia, Bolor Erdene Battsengel, serta CEO dan Co-Founder Teach For All, Wendy Kopp.
Dalam diskusi tersebut, mereka menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor pendidikan dalam membangun ekosistem keterampilan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masa depan.
Bolor Erdene Battsengel mengingatkan bahwa penting untuk memanfaatkan kemajuan teknologi guna memberikan akses lebih luas terhadap pendidikan dan keterampilan digital bagi seluruh masyarakat, terutama di negara-negara berkembang.
"Pendidikan dan keterampilan adalah fondasi untuk menghadapi masa depan, dan kita perlu memastikan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara untuk itu," katanya.
